Merespon Perubahan Iklim bersama Aufklara Insitute
Pada tanggal 10 Februari 2022 hari Kamis, Aufklara Insitute menggelar webinar dengan Judul Climate Change dan Kebijakan Tata Kelola Hutan di Provinsi Papua Barat. Webinar bertema perubahan iklim ini menggandeng narasumber dari Pemkab Sorong oleh Bapak Suroso, S. IP, M.A, PT. Kilang Pertamina Internasional RU 7 Kasim Sorong oleh Bapak Dodi Yapsenang, dan Dosen Prodi Hubungan Internasional Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong oleh Agfajrina C.P, M.H.I. dengan kehadiran peserta webinar sebanyak 49 orang.
Dua tahun terakhir ini isu perubahan iklim ramai Kembali lagi diperbicangkan oleh masyarakat luas, dipengaruhi dari faktor bencana alam silih berganti, perubahan cuaca ekstrim dan pemanasan global akibat Gas rumah kaca. Sejak abad 20 perubahan iklim awal mula diteliti oleh ilmuwan yaitu orbit bumi mengalami perubahan, hingga saat ini isu perubahan iklim masih menjadi topik hangat dari Rezim Internasional, Praktisi, Kebijakan, Korporasi, Akademisi hingga ke masyarakat dalam menangani dan pencegahan perubahan iklim yang berkelanjutan. hutan sebagai elemen dasar yang fundamental dalam menangani pengurangan emisi karbon, selain itu deforestasi dan degrdasi kerap kelai terjadi di lahan hutan tertutup/gambut yang menyebabakan peningkatan Gas Rumah kaca di lapisan ozon. Perlu adanya tata Kelola hutan secara adil dan berkelanjutan sebagai upaya untuk mengruangi laju perubahan iklim dengan melibatkan stakeholder, masyarakat, akademisi, pemerintah dan korporasi.
Papua Barat salah satu Provinsi yang turut serta dalam menjaga kelestarian hutan serta pemilik hutan tertutup terbesar di Indonesia sebesar 9.422.395 Ha atau 91.5%. Pelestarian hutan tertutup di wilayah Papua Barat sangat berperan untuk menyimpan stok karbon secara global. Hutan dan masyarakat adat yang berada di papua Barat turut berperan dalam melindungi Kawasan lahan gambut dari serangan para korporasi dalam pembukaan lahan secara besar-besaran. Pada webinar tersebut menjelaskan tiga pokok kajian penting terkait isu perubahan iklim yaitu:
1. Penertiban Perizinan Sebagai Upaya Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Hutannya menjelaskan proses perlindungan hutan dam masyarakat adat di kabupaten Sorong sebagai upaya perlawanan terhadap sejumlah Perusahaan Sawit yang melanggar Peraturan Daerah.
2. Program Perusahaan Untuk Adaptasi & Mitigasi Masyarakat Terhadap Perubahan Iklim dari PT Pertamina Internasional Unit VII Kasim Salawati Sorong menjelaskan upaya CSR PT Pertamina untuk melakukan pembangunan hijau berkelanjutan dengan mendirikan Sekolah dan respon tanggap kebencanaan.
3. Impelementasi Reducing Deforestation and Degradation plus (REDD+) di Papua Barat menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan REDD+ ini dari tingkat Internasional hingga ke daerah dalam mengurangi emisi kabon secara global.
Pemaparan tiga permateri tersebut didapatkan kesimpulan ada beberapa point yang dihasilkan antara lain yaitu:
1. Implementasi REDD+ di Papua Barat, Khususnya Sorong perlu dukungan dari berbagai pihak. Baik Pemerintah, akademisi, korporasi dan masyarakat. Selain itu, perlunya keselarasan antara kebijakan dari Top down khususnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tata Kelola Hutan berkelanjutan di daerah, kondisi di daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat belum sepenuhnya memahami kondisi hutan dan masyarakat adat di Papua Barat sehingga dalam peraturan hukum atau kebijakan terjadi tumpeng tindih.
2. Pemkab Sorong berhasil memenangkan sengketa lahan adat dengan sejumlah perusahaan sawit. Kemenangan tersebut ditandai dengan kembalinya konsesi hutan sawit sebesar 105.000 Ha, telah memberlakukan perizinan pengelolaan hutan untuk masyarakat adat. Pada sisi lain, skema besar pelibatan masyarakat dan paying hukum hutan adat ini masih mangkir dari program prioritas pemerintah pusat.
3. Dunia bisnis, dalam hal ini adalah PT. Kilang Pertamina Internasional RU 7 Kasim Sorong, telah mengupayakan beberapa program unggulan dalam pemberdayaan masyarakat untuk meminalisir perubahan iklim.
4. Selanjutnya, rencana follo up dari diskusi ini adalah Pemkab Sorong dan PT. Kilang Pertamina Internasional akan melakukan Kerjasama untuk program pemberdayaan masyarakat di Sorong. Hal ini dilakukan sebagai upaya triple helix untuk menekan emisi karbon akibat kerusakan lingkungan.
Penulis: Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I dan Aufklara Institute